1. Saat
ini pemerintah sedang giat menggalakkan pembangunan, khususnya dibidang
infrastruktur. Dengan demikian pembangunan dapat dinikmati secara merata
diseluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut merupakan penjabaran dari nilai-nilai
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu …
a.
Tidak adanya tirani mayoritas dan minoritas
b.
Cita-cita masyarakat
adil dan makmur yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia
c.
Harkat, derajat dan martabat manusia dijunjung
tinggi
d.
Adanya penghargaan hak dan kewajiban setiap
rakyat Indonesia
e.
Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban
serta adanya penghormatan atas orang lain
Pembahasan :
Dalam
pembukaan UUD 1945 alinea kedua terdapat cita-cita bangsa Indonesia yakni
mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata bagi seluruh rakyat
Indonesia. Cita-cita ini selaras dengan butir dari sila kelima Pancasila yaitu
suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan
keadilan sosial.
2. Prinsip
berikut ini yang sesuai dengan ideology liberalisme adalah …
a.
Usaha perekonomian
diserahkan sepebuhnya pada individu
b.
Hak-hak politik rakyat terkekang, rakyat
hanyalah objek
c.
Masyarakat hanya mengenal satu macam tingkatan
kelas sosial
d.
Agama tidak diperlukan karena dianggap sebagai
candu
e.
Sistem perekonomian seluruhnya terpimpin dari
pusat
Pembahasan :
Salah satu ideologi
liberalism dibidang ekonomi adalah sistem perekonomiannya berdasarkan kebebasan
seluas-luasnya bagi seluruh masyarakat dalam kegiatan perekonomian tanpa adanya
campur tangan Pemerintah. Landasan dari sistem perekonomian ini bertujuan
secara umum untuk mencari keuntungan pribadi tanpa adanya pihak lain yang perlu
dipertimbangkan.
3. Politik
etis membawa pengaruh positif bagi pendididkan di Hindia Belanda seperti
pendirian sekolah rakyat untuk golongan pribumi. Tujuan pendirian sekolah
rakyat adalah…
a.
Mencerdaskan rakyat pribumi
b.
Menyebarkan budaya belanda pada rakyat sebagai
bagian dari 3G (gold, glory, &gospel)
c.
Mengurangi angka buta huruf
d.
Memperoleh tenaga murah
bagi belanda
e.
Menyebarluaskan pendidikan bergaya barat pada
rakyat
Pembahasan :
Setelah
pemilik-pemilik modal belanda berhasil menerapkan politik pintu terbuka
(politik drainage) maka diterapkanlah politik etis atau dikenal juga dengan
trilogy van deventer. Politik etis ini mencakup edukasi, emigrasi dan irigrasi.
Salah satu trilogy dari politik etis adalah edukasi, tujuan awalnya adalah
untuk mendapatkan tenaga kerja atau pegawai rendah dan mandor-mandor atau
pelayan-pelayan yang data membaca dengan gaji yang murah. Untuk kepentingan
tersebut, Belanda mendirikan sekolah-sekolah rakyat pribumi.
4. Kerukunan
hidup penting dan harus diupayakan. Salah satu caranya adalah dengan …
a.
Bertukar pikiran dalam membahas ajaran agama
tertentu
b.
Memperlajari cara beribadah agama lain yang
terdapat disekitarnya
c.
Menghormati sesama yang
sedang melaksanakan ibadah agamanya
d.
Memperhatikan sungguh-sungguh cara beribadah
teman beda agama
e.
Mensyukuri segala anugrah yang telah diberikan
olehNya
Pembahasan :
Mengembangkan
sikap saling hormat-menghormati dan bekerjasama antar pemeluk agama dan
kepercayaan yang berbeda merupakan wujud toleransi antar umat beragama
(Bhinneka Tunggal Ika)
5. Bangsa
Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia dan
bekerjasama dengan bangsa lain merupakan salah satu contoh dari pengalaman sila
…
a.
Ketuhanan Yang Maha Esa
b.
Kemanusian yang adil dan
beradab
c.
Persatuan Indonesia
d.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam pemusyawaratan/perwakilan
e.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
Pembahasan :
Bangsa
Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia dan
bekerjasama dengan bangsa lain merupakan pengalaman sila kemanusiaan yang adil
dan beradab.
6. Pancasila
berada pada posisi pembangunan nasional dalam perjalanan reformasi saat ini.Ada
beberapa hal yang meliputinya, seperti kehidupan politik, ekonomi,
sosial-budaya, ketahanan dan keamanan, IPTEK serta hukum dan HAM. Dalam hal
ini, Pancasila difungsikan sebagai…
a.
Pancasila sebagai way of life
b.
Pancasila sebagai
paradigma
c.
Pancasila sebagai kristalisasi nilai
d.
Pancasila sebagai perjanjian luhur
e.
Pancasila sebagai manifestasi politik
Pembahasan :
Sebagai suatu
paradigma reformasi, Pancasila merupakan model atau pola berfikir yang mencoba
memberikan penjelasan atas kompleksitas realitas sebagai manusia personal dan
komunal dalam bentuk bangsa. Yang menjadi paradigma justru sila-silanya karena
sila tersebut mengandung sejumlah nilai yang satu dengan lainnya saling
melengkapi. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional berada pada posisi
pembangunan nasional yang meliputi segenap bidang kehidupan, seperti politik,
ekonomi, sosial dan budaya, serta pertahanan dan keamanan. Juga di bidang ilmu pengetahuan
dan teknologi serta hukum dan HAM.
Pancasila sebagai way of live :
Pancasila menjadi petunjuk arah seluruh kegiatan kehidupan dalam berbagai
bidang guna mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara
Pancasila sebagai kristalisasi nilai :
Hasil kristalisasi yang tertuang dalam Pancasila antara lain Pancasila sebagai
: (a) Jiwa bangsa Indonesia (b) Kepribadian bangsa (c) Pandangan hidup bangsa
(d) Dasar Negara (e) Sumber segala hukum (f) Pancasila sebagai perjanjian yang
luhur (g) Pancasila sebagai cita-cita dan arah tujuan bangsa (h) Pancasila
sebagai filsafat hidup.
Makna Pancasila sebagai perjanjian luhur
bangsa Indonesia adalah pancasila merupakan keputusan akhir bagi bangsa
Indonesia yang harus diamalkan dan dilestarikan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Keberagaman yang melekat pada masyarakat Indonesia lah yang merupakan salah
satu faktor yang menjadikan pancasila sebagai perjanjian luhur.
7. Berikut
ini yang tidak termasuk usulan dasar Negara yang disampaikan Ir. Soekarno yang
dikenal dengan nama Pancasila adalah …
a.
Persatuan
b.
Internasionalisme
c.
Mufakat/demokrasi
d.
Kesejahteraan sosial
e.
Ketuhanan yang berkebudayaan
Pembahasan :
Rumusan dasar
Negara yang diajukan oleh Ir. Soekarno, Tgl 1 Juni 1945
1.
Kebangsaan Indonesia
2.
Internasionalisme atau peri kemanusiaan
3.
Mufakat atau demokrasi
4.
Kesejahteraan sosial
5.
Ketuhanan yang berkebudayaan
8. Strategi
pergerakan nasional di Indonesia dilatarbelakangi oleh sejumlah faktor, yaitu …
a.
Kondisi politik berubah
sesuai kebijakan pemerintah kolonial
b.
Munculnya kaum borjuis
c.
Pergantian pemimpin kerajaan Belanda
d.
Adanya serangan Jepang di wilayah Tarakan
e.
Pergantian Gubernur Jenderal Belanda
Pembahasan :
Strategi
pergerakan nasional di Indonesia dilatarbelakangi oleh sejumlah faktor,
diantaranya kondisi politik yang berubah sesuai kebijakan pemerintah colonial
saat itu, dari sistem tanam paksa menjadi politik pintu terbuka sehingga
diterapkan politik etis atau dikenal denga Trilogi Van Deventer
(Edukasi,Emigrasi dan Irigasi) yang memunculkan golongan terpelajar.Latar
belakang lainnya yaitu sejarah masa lampau Indonesia yang gemilang serta
penderitaan rakyat yang berkepanjangan akibat kolonialisme.
9. Peristiwa
ketatanegaraan yang sangat penting bagi bangsa Indonesia pada saat sekitar
proklamasi adalah …
a.
Pembentukan kabinet yang pertama
b.
Penetapan sistem multi partai
c.
Pembentukan KNIP sebagai pengganti sementara MPR
d.
Penetapan Pancasila sebagai pandangan hidup
bangsa
e.
Penetapan UUD 1945
Pembahasan :
Sidang pertama
PPKI 18 Agustus 1945 menetapkan UUD 1945 sebagai konstitusi Negara Indonesia
yang baru merdeka setelah lepas dari belenggu penjajahan.
10. Lembaga
baru setelah amandemen UUD 1945 yang memiliki kewenangan berkaitan dengan
kekuasaan kehakiman menurut pasal 24 B adalah …
a.
Juru bicara presiden
b.
Mahkamah konstitusi
c.
Dewan Pertimbangan Presiden
d.
Komisi Yudisial
e.
Mahkamah Agung
Pembahasan :
Pasal 24B UUD
1945:
1.
Komisi yudisial bersifat mandiri yang berwenang
mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka
menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
2.
Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai
pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memilki integritas dan
kepribadian yang tidak tercela
3.
Anggota Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh
Presiden denganpersetujuan DPR
4.
Susunan, kedudukan dan keanggotaan Komisi
Yudisial diatur dengan undang-undang
11. Anggota
DPR menurut UUD 1945 mempunyai hak interpelasi, yakni hak untuk …
a.
Bertanya kepada Pemerintah
b.
Melakukan penyelidikan
c.
Melakukan perubahan terhadap UU
d.
Mengawasi jalannya pemerintahan
e.
Ikut serta menetapkan APBN
Pembahasan :
Hak-Hak DPR
Menurut UUD 1945 (Interpelasi, Angket, Berpendapat)
Hak
Angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan
suatu undang-undang/kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting,
strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Hak
interpelasi adalah hak bertanya atau meminta keterangan kepada
pemerintah
Hak
menyatakan pendapat meliputi pendapat-pendapat kebijakan pemerintah,
Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket dan dugaan bahwa
Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum baik berupa
pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya,
maupun perbuatan tercela, dan/atau Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi
memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
12. Pancasila
sebagai nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia melalui
penjabaran instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin
dicapai serta sesuai dengan nafas bangsa Indonesia dank arena Pancasila lahir
bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia. Hal ini merupakan fungsi dan
kedudukan Pancasila sebagai…
a.
Kepribadian bangsa Indonesia
b.
Jiwa bangsa Indonesia
c.
Pandangan hidup bangsa Indonesia
d.
Dasar Negara bangsa Indonesia
e.
Cita-cita tujuan bangsa Indonesia
Pembahasan :
Pancasila sebagai Jiwa Bangsa Indonesia
Sebagai
nilai-nilai kehidupan dalam masyarakat bangsa Indonesia melaui penjabaran
instrumental sebagai acuan hidup yang merupakan cita-cita yang ingin
dicapai serta sesuai dengan nafas jiwa bangsa Indonesia dank arena
pancasila lahir bersama dengan lahirnya bangsa Indonesia
Pancasila sebagai Kepribadian Bangsa
Indonesia
Merupakan
bentuk peran dalam menunjukkan adanya kepribadian bangsa Indonesia yang dapat
dibedakan dengan bangsa lain yaitu sikap mental,tingkah laku, dan amal
perbuatan bangsa Indonesia
Pancasila sebagaipandangan hidup bangsa
Indonesia
Merupakan
kristalisasi pengalaman hidup dalam sejarah bangsa Indonesia yang telah membentuk
sikap, watak, perilaku, tata nilai norma dan etika yang telah melahirkan
pandangan hidup.
Pancasila sebagai dasar Negara bangsa
Indonesia
Untuk mengatur
tatanan kehidupan bangsa Indonesia dan Negara Indonesia yang mengatur semua
pelaksanaan sistem ketatanegaraan Indonesia sesuai Pancasila.
Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan
bangsa Indonesia
Dalam
Pancasila mengandung cita-cita dan tujuan Negara Indonesia yang berlandaskan
pancasila sebagai patokan atau landasan pemersatu bangsa.
13. Untuk
pertama kalinya, lagu “Indonesia Raya” dikumandangkan didepan umum ketika …
a.
Proklamasi Kemerdekaan Indonesia
b.
Peresmian BPUPKI
c.
Peristiwa Rengasdengklok
d.
Kongres Pemuda I
e.
Kongres Pemuda II
Pembahasan :
Lagu Indonesia
Raya pertama kali dikumandangkan ketika penutupan Kongres Pemuda II, 28 Oktober
1928.
14. Tiga tokoh
yang mengemukakan pandangannya mengenai usulan dasar Negara Indonesia pada
sidang I BPUPKI adalah …
a.
Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta dan Mr. Supomo
b.
Moh. Yamin, Mr. Supomo
dan Ir. Soekarno
c.
Moh. Yamin, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta
d.
Ahmad Subarjo, Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta
e.
Ahmad Subarjo, Ir.Soekarno dan Mr. Supomo
Pembahasan :
Tiga tokoh
yang menyampaikan usulan dalam sidang periode I BPUPKI ialah M. Yamin, Soepomo
dan Soekarno.
15. Pembukaan
UUD 1945 mengandung nilai-nilai lestari, sebab …
a.
Dijunjung tinggi oleh semua bangsa-bangsa
didunia
b.
Tidak dapat diubah oleh siapapun termasuk oleh
MPR
c.
Mampu mempersatukan seluruh bangsa Indonesia
d.
Mengubah pembukaan
berarti membubarkan Negara RI yang diproklamasi 17 Agustus 1945
e.
Mampu menampung dinamika masyarakat dan menjadi
landasan perjuangan bangsa dan Negara Republik Indonesia
Pembahasan :Mengubah
atau mengamandemen preambule UUD 1945 berarti membubarkan Negara RI yang
diproklamsikan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno Hatta sehingga
amandemen hanya boleh dilakukan pada batang tubuhnya saja.
16. Pemerintah
RI mengirimkan pasukan perdamaian asal Indonesia (kontingen Garuda)ke wilayah
konflik disuatu Negara atas permintaan PBB. Hal ini merupakan wujud dari salah
satu tujuan Negara Indonesia yang tercantum pada preambule UUD 1945 alinea
keempat serta tertuang dalam nilai sila Pancasila, sila …
a.
Pertama
b.
Kedua
c.
Ketiga
d.
Keempat
e.
Kelima
Pembahasan :
Salah satu
butir pengalaman sila ketiga Pancasila adalah memelihara ketertiban dunia yang
berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial
17. Bela
Negara adalah tekad, sikap dan perilaku warga Negara yang dilakukan secara
teratur, menyeluruh, dan terpadu serta dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI
berdasarkan pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan
Negara. Berikut ini yang merupakan manfaat dari bela Negara, kecuali …
a.
Mempertahankan
kelangsungan hidup bangsa dan Negara
b.
Membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar
sesame rekan seperjuangan
c.
Menanamkan rasa kecintaan pada Bangsa dan
Patriotisme sesuai dengan kemampuan diri
d.
Melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan
individu dalam melaksanakan kegiatan
e.
Membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat dan
kepedulian antar sesame
Pembahasan :
Mempertahankan
kelangsungan hidup bangsa dan Negara merupakan tujuan bela Negara.
18. Pokok-pokok
pikiran yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dapat dikategorikan kedalam
empat pokok. Pokok pikiran kedua adalah bahwa …
a.
Negara berkedaulatan rakyat berdasarkan atas
kerakyatan dan permusyawaratan/perwakilan
b.
Negara berdasarkan atas Ketuhanan YME menurut
dasar kemanusiaan yang adil dan beradab
c.
Negara hendak mewujudkan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
d.
Negara menjaga ketertiban dan keamanan segenap
tanah air, rakyat dan Negara
e.
Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan
seluruh tumpah darah Indonesia
Pembahasan :
Pokok Pikiran Pertama
Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan mewujudkan keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pokok Pikiran Kedua
Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia
Pokok Pikiran Ketiga
Negara yang berkedaulatan rakyat, berdasarkan atas kerakyatan
dan permusyawaratan/perwakilan
Pokok Pikiran Keempat
Negara
berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil
dan beradab. Hal ini menegaskan pokok pikiran Ketuhanan Yang Maha Esa, yang
mengandung pengertian taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan pokok pikiran
kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengandung pengertian menjunjung tinggi
harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Pokok pikiran
keempat itu merupakan Dasar Moral Negara yang pada hakikatnya merupakan suatu
penjabaran dari Sila Kedua Pancasila.
19. Tindakan
pemerintah Jepang yang secara tidak langsung memperkuat ikatan persatuan
seperti yang dicita-citakan dalam sumpah pemuda adalah …
a.
Diperkenalkannya sistem tonarigumi
b.
Pendirian Lembaga Keimin Bunka Shidoso
c.
Diizinkannya pengibaran bendera merah putih
d.
Lagu kebangsaan Indonesia Raya diizinkan
berkumandang
e.
Diperbolehkannya
penggunaan Bahasa Indonesia secara meluas
Pembahasan :
Menjelang
berakhirnya perang dunia II, Jepang berupaya mendapat dukungan untuk
memenangkan perang Pasifik dengan memperbolehkan penggunaan Bahasa Indonesia.
20. Setelah
melalui persidangan panjang, akhirnya aktor kerusuhan bernuansa SARA di Poso,
Sulawesi Tengah dijatuhi hukuman mati dari majelis hakim. Tindakan hakim
merupakan bentuk pengendalian sosial dengan cara …
a.
Represif
b.
Persuasif
c.
Partisipatif
d.
Kuratif
e.
Preventif
Pembahasan :
Preventif (pencegahan),dilakukan sebelum
terjadi penyimpangan sosial, sehingga penyimpangan dapat dihindari atau
dicegah. Contohnya pemberian bimbingan, himbauan, pengarahan dan ajakan.
Persuasif, dilakukan dengan cara
membujuk secara damai dan tanpa paksaan agar mematuhi nilai-nilai dan norma
yang berlaku. Contohnya menasehati.
Represif, dilakukan setelah terjadi
penyimpangan dengan cara menjatuhkan sanksi yang sesuai dengan pelanggaran yang
telah dilakukan. Contohnya adalah pemberian sanksi sosial, pidana dan
sebagainya.
Kuratif, pengendalian sosial pada yang
dilakukan sewaktu terjadinya penyimpangan sosial. Contohnya seorang guru
menegur dan menasehati siswa yang sedang merokok.
No comments:
Post a Comment