Part 5 TWK dan pembahasannya Tahun 2020

   1.       Gotong royong merupakan kegiatan yang menjadi perwujudan dari sila …

a.       Pertama

b.      Kedua

c.       Ketiga

d.      Keempat

e.      Kelima

Pembahasan :

Gotong royong merupakan perwujudan dari sila kelima Pancasila, yaitu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 

   2.       Subtansi dalam UUD 1945 yang dinyatakan dengan tegas sebagai subtansi yang tidak dapat diubah (nonamendable) adalah…

a.       Kekuasaan pemerintahan Negara

b.      Bentuk Negara kesatuan

c.       Kedaulatan rakyat

d.      Hak MPR mengubah dan menetapkan UUD

e.      Tata laksana pemilihan Presiden dan Wakil Presiden

Pembahasan :

Bentuk Negara kesatuan dinyatakan dengan tegas sebagai substansi yang tidak dapat diubah (non-amendable).

   3.       Amandemen UUD 1945 yang ketiga dilakukan melalui siding tahunan MPR tahun…

a.       1998

b.      1999

c.       2000

d.      2001

e.      2002

Pembahasan :

Perubahan ketiga UUD 1945 dilakukan pada siding tahunan MPR tahun 2001

   4.       Dalam keputusannya untuk memberikan sebuah grasi, presiden harus memperhatikan pertimbangan dari…

a.       MPR

b.      DPR

c.       MA

d.      MK

e.      Wakil Presiden

Pembahasan:

Presiden memberi grasi dan rehabilitas dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung.

   5.       Pada saat berlakunya UUD 1945 pertama kali, yang berkedudukan sebagai pembantu presiden adalah …

a.       Senat

b.      Menteri

c.       Komite Nasional

d.      Perdana Menteri

e.      DPR

Pembahasan :

Komite Nasional ditugaskan untuk membantu Presiden karena saat itu DPR dan MPR belum terbentuk.

   6.       Pemerintahan RIS menganut sistem cabinet parlementer dimana kebijakan dan tanggungjawab kekuasaan pemerintah berada di tangan Menteri, baik secara bersama maupun individual. Pada masa ini juga dikenal sistem bikameral, yaitu …

a.       Presiden dan DPR

b.      Senat dan DPR

c.       Presiden dan Senat

d.      DPR dan MPR

e.      MPR dan Presiden

Pembahasan :

Sistem bikameral adalah praktik pemerintahan yang menggunakan dua kamar, legislative atau parlemen. Pada saat konstitusi RIS berlaku yaitu, Senat dan DPR.

   7.       Keputusan MPR mengenai pemberhentian presiden atau wakil presiden harus disetujui sekurang-kurangnya…

a.       ¾ dari jumlah anggota yang hadir

b.      50+1 dari jumlah anggota yang hadir

c.       2/3 dari jumlah anggota yang hadir

d.      50% dari jumlah anggota yang hadir

e.      25% dari jumlah kehadiran

Pembahasan:

Sesuai dengan pasal 7B (7) dijelaskan bahwa keputusan MPR atas usul pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir, setelah presiden dan/atau wakil presiden diberikan kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna MPR.

   8.       UUD 1945 mempunyai beberapa fungsi untuk Negara. Sebagai hukum tertinggi UUD 1945 berfungsi sebagai …

a.       Mengikat seluruh warga Negara

b.      Sebagai acuan dan alat untuk mengontrol seluruh norma dan peraturan yang berlaku

c.       Memuat tugas lembaga Negara dan pelaksanaannya

d.      Untuk menentukan lembaga Negara

e.      Menentukan kehidupan Negara kedepannya

Pembahasan :

Salah satu fungsi UUD 1945 adalah sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia sehingga peraturan yang ada dibawahnya harus dibuat berdasarkan UUD 1945. Hal ini karena UUD 1945 menjadi dasar dan alat untuk mengontrol seluruh norma dan peraturan yang berlaku.

   9.       Anggota DPR dipilih melalui pemilu. Hal ini diatur dalam UUD 1945 yang diamandemen pada tanggal…

a.       18 Agustus 2000

b.      21 Oktober 1999

c.       11 Agustus 2002

d.      9 November 2001

e.      15 September2003

Pembahasan :

Berdasarkan pasal 19 ayat 1 anggota DPR dipilih melalui pemilu. Pasal ini mengalami perubahan pada saat amandemen kedua tanggal 18 Agustus 2000. 

   10.    Presiden dan wakil presiden memegang jabatan selama 5 tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali jabatan. Pasal yang mengatur hal ini telah mengalami amandemen sebanyak…

a.       Satu kali

b.      Dua kali

c.       Tiga kali

d.      Empat kali

e.      Lima kali

Pembahasan :

Masa jabatan Presiden dan wakil presiden diatur dalam UUD 1945 pada pasal 7 yang telah diamandemen sebanyak satu kali.