1.
UUD 1945 secara resmi dinyatakan sah digunakan
sebagai dasar Negara Indonesia pada tanggal..
a.
1 Juni 1945
b.
16 Agustus 1945
c.
18 Agustus 1945
d.
19 Agustus 1945
e.
20 Agustus 1945
Pembahasan :
UUD 1945 dinyatakan sebagai dasar Negara Republik Indonesia
pada saat siding PPKI yang pertama tanggal 18 Agustus 1945.
2. Penetapan
pertama kali UUD 1945 dinyatakan sebagai hukum dasar yang sah dan berlaku di
Indonesia dilakukan oleh…
a.
BPUPKI
b.
Panitia Sembilan
c.
PPKI
d.
Presiden
e.
Dewan Konstituante
Pembahasan :
PPKI pada sidangnya yang pertama pada 18 Agustus 1945
menghasilkan 3 hal yaitu:
1.
Menetapkan UUD 1945 sebagai dasar Negara
2.
Memilih dan mengangkat Presiden dan wakilnya
3.
Membentuk Komite Nasional untuk membantu kinerja
presiden sebelum MPR dan DPR dibentuk.
3. Indonesia
telah mengalami beberapa kali fase perubahan konstitusi. Ada masa dimana
konstitusi yang digunakan adalah konstitusi RIS. Masa berlakunya konstitusi RIS
adalah…
a.
19 Oktober 1999
b.
5 Juli 1959-19 Oktober 1999
c.
17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959
d.
27 Desember 1949 – 17
Agustus 1950
e.
18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949
Pembahasan :
Konstitusi RIS berlaku sejak Ratu Juliana menandatangi
piagam pengakuan kedaulatan RIS di Amsterdam pada tanggal 27 Desember 1949.
4. Pada
tanggal 9 November 2001 ada beberapa pasal yang diamandemen. Beberapa pasal
yang diamandemen pada tanggal tersebut adalah…
a.
5,7dan 13
b.
23D,24dan 31
c.
26,27 dan 30
d.
17,20 dan 21
e.
1,3, dan 6
Pembahasan :
Pada amandemen ketiga tanggal 1-9 November 2001 pasal-pasal
yang mengalami perubahan diantaranya pasala
1,3,6,6A,7A,7B,7C,8,11,17,22C,22D,22E,23,23A,23C,23E,23F,23G,24,24A,24B,24C.
5. Amandemen
UUD 1945 dilakukan agar UUD 1945 sesuai dengan perkembangan zaman. Adanya
amandemen, membuat batang tubuh mengalami perubahan. Setelah amandemen, batang
tubuh terdiri atas…
a.
20 bab, 37 pasal, 194
ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 aturan tambahan.
b.
16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2
aturan tambahan serta penjelasan.
c.
22 bab, 37 pasal, 2 aturan peralihan, dan 2
aturan tambahan.
d.
20 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2
pasal aturan tambahan serta penjelasan.
e.
16 bab, 37 pasal, 3 aturan peralihan dan 2 pasal
aturan tambahan.
Pembahasan :
UUD 1945 telah mengalami 4 kali amandemen. Sebelum
amandemen, UUD 1945 terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 aturan peralihan, dan 2
aturan tambahan serta penjelasan. Setelah amandemen, batang tubuh berubah
menjadi 20 bab, 37 pasal, 194 ayat, 3 pasal aturan peralihan, dan 2 aturan
tambahan.
6. Presiden
menerima penempatan duta Negara lain dengan memperhatikan pertimbangan…
a.
MPR
b.
DPR
c.
MA
d.
MK
e.
KY
Pembahasan :
Berdasarkan pasal 13 ayat 3 dijelaskan bahwa presiden
menerima penempatan duta Negara lain dengan memperhatikan pertimbangan Dewan
Perwakilan Rakyat.
7. Penyediaan
fasilitas layanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak menjadi
tanggung jawab Negara. Hal ini sesuai dengan pasal…
a.
33 ayat 4
b.
31 ayat 3
c.
34 ayat 3
d.
34 ayat 2
e.
33 ayat 3
Pembahasan :
Pasal 34 ayat 3 berbunyi: “ Negara bertanggung jawab atas
penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang
layak”.
8. Pada
saat konstitusi RIS berlaku, alat kelengkapan Republik Indonesia Serikat
terdiri atas enam lembaga. Yang bukan menjadi alat kelengkapan pada masa RIS
adalah…
a.
Dewan Pertimbangan Agung
Sementara
b.
Presiden
c.
Menteri
d.
Senat
e.
DPR
Pembahasan:
Alat kelengkapan Republik Indonesia Serikat yaitu :
1.
Presiden
2.
Menteri
3.
Senat
4.
DPR
5.
MA
6.
Dewan Pengawas Keuangan
9. Sebelum
UUD 1945 diamandemen, DPA menjadi salah satu lembaga tinggi Negara. Namun,
seiring dengan perkembangan zaman, UUD 1945 mengalami beberapa kali amandemen
dan DPA pun dihapuskan. Penghapusan DPA terjadi pada saat amandemen…
a.
Kesatu
b.
Kedua
c.
Ketiga
d.
Keempat
e.
Kelima
Pembahasan :
DPA bertugas memberikan masukan kepada Presiden serta
berhak mengajukan usul kepada pemerintah. Dari awal dibentuknya, DPA dinilai
kurang berarti. Pada amandemen UUD 1945 keempat yang terjadi pada tanggal 1-11
Agustus 2002 DPA dihapuskan. Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden No.
135/M/2003 pada tanggal 31 Juli 2003.
10. Cita-cita
masyarakat adil makmur secara material dan spiritual yang merata bagi seluruh
rakyat Indonesia adalah salah satu nilai Pancasila yang diliputi dan dijiwai
sila-sila berikut ini, kecuali…
a.
Ketuhanan Yang Maha Esa
b.
Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab
c.
Persatuan Indonesia
d.
Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat
Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
e.
Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia
Pembahasan :
Cita-cita masyarakat adil dan makmur secara material dan
spiritual yang merata bagi seluruh rakyat Indonesia adalah nilai sila kelima, keadilan
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai sila ini diliputi dan dijiwai sila
I, II, III dan IV
No comments:
Post a Comment